Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Perbaikan Jalan Rusak Dengan Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro)

Abstract

Infrastruktur jalan mempunyai peran yang penting terutama dalam peningkatan sosial ekonomi pada suatu daerah, kondisi infrastruktur jalan yang baik akan sangat membantu masyarakat sehingga kebutuhan mobilitas semakin tinggi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerindah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah semakin banyak jalan yang rusak, sedangkan dana yang dimiliki terbatas untuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jalan, pemerintah haruslah secara bijak dalam menentukan prioritas ruas jalan mana yang akan dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan yaitu pemeliharaan dan perbaikan jalan. Pada penelitian ini guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibangunlah sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang diharapkan dapat menentukan prioritas ruas jalan di Kabupaten Bojonegoro yang perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Metode yang digunakan untuk menerapkan sistem ini adalah metode Multifactor Evaluation Process (MFEP). Sistem yang dibangun berbasis website yang akan digunakan oleh UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro dalam membantu menentukan rekomendasi ruas jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan segera. Output atau keluaran yang dihasilkan oleh sistem berupa ranking setiap ruas jalan rusak, kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan oleh kepala UPT. dalam menentukan ruas jalan yang diprioritaskan perbaikannya. Berdasarkan pengujian black box, sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan pengujian User Acceptance Test (UAT) dengan menyebarkan kuesioner, memberikan nilai pengujian 89% (sistem diterima sangat baik). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah dibangun dengan metode MFEP dapat diterapkan untuk kasus penentuan prioritas perbaikan jalan rusak.